Purbaya menjelaskan kontraksi penerimaan pajak dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari perkiraan. Meski demikian, ia meyakini kinerja penerimaan dapat dipacu pada kuartal IV 2025, terutama berkat kebijakan stimulus yang telah berjalan.
“Saya optimis ketika nanti impact dari kebijakan kita melinggarkan kondisi likuid dari sistem, harusnya Oktober hingga Desember akan tumbuh cepat ekonominya, otomatis pajaknya lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan peningkatan pendapatan negara tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan dengan mendorong aktivitas ekonomi. Untuk itu, Kemenkeu menyiapkan sejumlah langkah cepat atau quick win guna memperbaiki penerimaan.
Pertama, pemerintah menargetkan penagihan terhadap sekitar 200 penunggak pajak besar. Dari daftar tersebut, potensi tagihan mencapai Rp50–60 triliun yang akan dieksekusi dalam waktu dekat.
Kedua, Kemenkeu akan memperkuat penegakan hukum dengan menggandeng Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ketiga, percepatan perbaikan sistem inti perpajakan atau Coretax. Purbaya mengakui adanya keterlambatan dalam implementasi sistem tersebut dan berjanji melakukan perbaikan dalam satu bulan ke depan.
“Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat,” katanya.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap penerimaan negara kembali pulih di sisa tahun berjalan dan menopang stabilitas fiskal.
Foto: Tangkapan Layar Siaran Pers Kemenkeu